PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

pta-semarang.go.id | 29 Desember 2014

Tidak seperti biasanya hari itu Pengadilan Agama Purbalingga terlihat ada sedikit keramaian, tidak kurang dari 20 orang memasuki ruang pelayanan secara bersamaan, sambil mengamati setiap sudut sesekali mereka bertanya kepada petugas yang ada, dengan wajah serius para tamu tersebut kemudian memasuki satu persatu ruangan yang ada di Pengadilan tersebut dengan didampingi beberapa pimpinan pengadilan.

Begitulah sedikit gambaran suasana pada hari Selasa, 16 Desember 2014 saat TIM Monitoring Pelayanan Publik dari Mahkamah Agung RI dan BAPPENAS RI melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung implementasi “Pelayanan Satu Pintu” Pengadilan Agama Purbalingga.

TIM Monitoring yang beranggotakan lebih dari 15 orang tersebut terdiri dari :

1. Direktur Hukum dan HAM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI) bersama Kepala Sub Direktorat Hukum;

2. Direktur Administrasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

3. Kepala Bagian Perencanaan dan Program Biro Renog BUA Mahkamah Agung RI;

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Mahkamah Agung RI;

5. Kepala Bagian Perencanaan Dirjend Badilum Mahkamah Agung RI;

6. Kepala Seksi Bimbingan I Direktorat Pembinaan Administrasi Badilag Mahkamah Agung RI;

7. Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Setelah hampir 3 jam TIM melakukan observasi, wawancara dengan para petugas pelayanan publik, dan dialog dengan para pencari keadilan serta pengacara yang kebetulan beracara di pengadilan, selanjutnya TIM melakukan ekspose di Ruang Sidang Utama (setelah usai persidangan) yang diikuti oleh seluruh jajaran yang berkopeten. Acara yang dipandu oleh Kepala Bagian Rencana dan Program Biro Renog BUA MA-RI, Drs. H. Arifin Samsurijal, SH,MH diawali dengan pemaparan tentang Profile PA Purbalingga oleh H. Hasanuddin, SH (Ketua PA Purbalingga) yang menjelaskan secara singkat mulai berdirinya PA Purbalingga, jumlah personil saat ini sebanyak 27 orang (9 hakim dan 18 pegawai) ditambah dengan tenaga kontrak sebanyak 11 orang, wilayah yurisdiksi meliputi 18 kecamatan dengan 224 Desa, dan 15 Kelurahan, jumlah perkara yang ditangani rata-rata per tahun sebanyak 2.300 perkara (yang didominasi perkara cerai talak, cerai gugat dan sengketa ekonomi syariah terbanyak se Indonesia) kemudian dilanjutkan dengan presentasi mengenai Pelayanan Satu Pintu dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purbalingga oleh Drs. H. Mahmud HD, MH (WKPA Purbalingga) yang menjelaskan secara singkat mulai dari pelayanan pendaftaran perkara dengan sistem satu pintu, dimana petugas bank dan petugas kantor pos berada di meja pelayanan, sehingga para pendaftar tidak perlu keluar kantor untuk setor biaya panjar perkara ke bank dan nazegelen di kantor pos, termasuk pelayanan foto copy dokumen dibebaskan dari biaya. Dijelaskan pula bahwa setelah perkara putus dalam waktu 24 jam, anonimasi putusan sudah diupload ke direktori putusan di website Mahkamah Agung RI.

“ Merinding Saya Melihat Pelayanan Publik di PA Pubalingga... ” demikian kalimat pertama yang terlontar dari Direktur Hukum dan HAM Bappenas RI, Arif Christiono Subroto, SH,MSI saat menyampaikan ekspose. Lanjutnya, Saya tidak menyangka pelayanan publik yang ada di Pengadilan ini, mulai memasuki ruang depan saat saya melihat seting tempat, ornamen dan fitur-fitur yang ada ditambah dengan petugas yang ramah-ramah, cakep-cakep menambah suasana adem bagi yang melihatnya. Pak Chris, (begitu biasa beliau dipanggil) memberikan apresiasi dan menyatakan puas dengan Sistem Informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan satu pintu dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purbalingga, sungguh luar biasa, bahkan bisa dibilang mendekati atau nyaris sempurna..... 

Lebih lanjut pak Chris menyampaikan, “semakin banyak informasi yang dapat diakses oleh pencari keadilan atau publik maka pelayanan akan semakin baik, Saya terkesan dengan fitur-fitur yang ada termasuk adanya barcode yang oleh para pencari keadilan dapat digunakan untuk antrian sidang dan mencari informasi perkara yang telah berjalan, foto copy gratis untuk kelengkapan proses pembuktian, sms gateway termasuk air mineral dingin yang disediakan secara cuma-cuma bagi para pencari keadilan termasuk tempat charge HP. Di akhir eksposenya Pak Chris menyampaikan bahwa PA Purbalingga patut dijadikan pilot project “Pelayanan Satu Pintu Peradilan di Indonesia”, dan 6 bulan lagi TIM akan kembali berkunjung ke PA Purbalingga untuk melihat sejauh mana perkembangan pelayanan Satu Pintu di PA Purbalingga, smoga akan lebih baik lagi demikian harapannya.

Sementara itu Prahesty Pandanwangi, SH Kasub Direktorat Hukum Bappenas RI menyampaikan kepuasannya terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi (SIADPA) PA Purbalingga, tanpa bantuan sistem informasi maka akan sulit bagi aparatut pengadilan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat dan akurat. Menutup eksposenya, Bu Hesty berpesan kepada seluruh aparatur PA Purbalingga agar terus meningkatkan pelayanannya dengan inovasi-inovasi yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai program pemerintah 5 tahun kedepan yang masih memfokuskan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tertinggal.

Selain mengunjungi PA Purbalingga, TIM juga melakukan kunjungan ke PN Purbalingga, PA/PN Banyumas dan PA/PN Purwokerto dengan tujuan yang sama, melihat dari dekat terhadap pelayanan publik di peradilan umum dan peradilan agama. (Sigit_sub@gkeu)

dikutip dari www.pta-semarang.go.id