Get Adobe Flash player
Museum Kereta Api
Museum Kereta Api Ambarawa awalnya adalah sebuah stasiun kereta api yang sekarang dialihfungsikan menjadi sebuah museum di Ambarawa, ...
Benteng Pendem (Benteng Willem I)
Lembap, senyap, suram dan nyaris tak ada kehidupan. Itulah pandangan pertama pada bangunan tua yang hampir terbenam di tengah-tengah sawah. “itu garasi tank mas” ...
Museum Palagan Ambarawa
Pada tulisan ini saya tidak akan mengupas sejarah pertempuran ambarawa karena saya yakin kompasioner sudah sering membaca di buku-buku sejarah, tetapi lebih kepada koleksi yang di miliki Museum Isdiman-Palagan Ambarawa. ....

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;

2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia.

 

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag MA RI Nomor : 2810/DJA.2/KP.04.6/XII/2014, tanggal 9 Desember 2014, perihal "Promosi dan Mutasi Pejabat Kepaniteraan Peradilan Agama".

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Untuk mengunduh file dalam bentuk PDF, silahkan klik tautan di bawah ini


1. Surat Pengantar;

2. Lampiran (Format Laporan).

3. SK Tentang Pola Mutasi Hakim dan Pegawai

Hasbi Hasan: Apa Bedanya Kawin dengan Nikah?

 

Depok l Badilag.net

Pertanyaan retoris diajukan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. ketika memberi sambutan pada sidang terpadu di Depok, Jumat (6/3/2015).

“Apa bedanya kawin dengan nikah?” ujarnya, di hadapan Wakil Wali Kota Depok Dr. H. Idris Abdul Shomad, MA, Wakil Ketua PA Depok Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., Kepala Disdukcapil Depok H. Misbahul Munir dan hadirin lainnya.

Hasbi Hasan menjawab sendiri pertanyaannya. “Kawin dan nikah itu sebenarnya sama saja. Hanya beda bahasa. Kalau nikah bahasa Arab, kalau kawin bahasa Indonesia,” ujar pejabat eselon II yang juga dosen pascasarjana Universitas Jayabaya itu.

Ia tidak setuju jika ada orang yang mendikotomikan kawin dengan nikah. “Seperti orang bilang, kawin itu seperti ayam atau kambing. Itu tidak benar,” tandasnya.

Secara resmi, ungkapnya, istilah yang dipakai di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan, bukan Undang-Undang Pernikahan.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 awalnya Undang-Undang Pernikahan, tapi ketika diplenokan diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan, supaya tidak terkesan hanya untuk orang Islam,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hasbi Hasan juga menegaskan bahwa sidang isbat nikah terpadu berbeda dengan nikah massal.

Meski sama-sama dilakukan secara berjamaah atau melibatkan banyak pasangan, secara hukum keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.

“Kalau nikah massal, berarti perkawinan belum pernah terjadi. Kalau isbat nikah, berarti perkawinan sudah terjadi, tapi hanya sah menurut agama dan belum diakui oleh negara,” tuturnya.

Read more: Hasbi Hasan: Apa Bedanya Kawin dengan Nikah?

pta-semarang.go.id | 29 Desember 2014

 

pbg1

Tidak seperti biasanya hari itu Pengadilan Agama Purbalingga terlihat ada sedikit keramaian, tidak kurang dari 20 orang memasuki ruang pelayanan secara bersamaan, sambil mengamati setiap sudut sesekali mereka bertanya kepada petugas yang ada, dengan wajah serius para tamu tersebut kemudian memasuki satu persatu ruangan yang ada di Pengadilan tersebut dengan didampingi beberapa pimpinan pengadilan.

Begitulah sedikit gambaran suasana pada hari Selasa, 16 Desember 2014 saat TIM Monitoring Pelayanan Publik dari Mahkamah Agung RI dan BAPPENAS RI melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung implementasi “Pelayanan Satu Pintu” Pengadilan Agama Purbalingga.

pbg2pbg3

 

TIM Monitoring yang beranggotakan lebih dari 15 orang tersebut terdiri dari :

1. Direktur Hukum dan HAM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI) bersama Kepala Sub Direktorat Hukum;

2. Direktur Administrasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

3. Kepala Bagian Perencanaan dan Program Biro Renog BUA Mahkamah Agung RI;

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Mahkamah Agung RI;

5. Kepala Bagian Perencanaan Dirjend Badilum Mahkamah Agung RI;

6. Kepala Seksi Bimbingan I Direktorat Pembinaan Administrasi Badilag Mahkamah Agung RI;

7. Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

 pbg4pbg5

Setelah hampir 3 jam TIM melakukan observasi, wawancara dengan para petugas pelayanan publik, dan dialog dengan para pencari keadilan serta pengacara yang kebetulan beracara di pengadilan, selanjutnya TIM melakukan ekspose di Ruang Sidang Utama (setelah usai persidangan) yang diikuti oleh seluruh jajaran yang berkopeten. Acara yang dipandu oleh Kepala Bagian Rencana dan Program Biro Renog BUA MA-RI, Drs. H. Arifin Samsurijal, SH,MH diawali dengan pemaparan tentang Profile PA Purbalingga oleh H. Hasanuddin, SH (Ketua PA Purbalingga) yang menjelaskan secara singkat mulai berdirinya PA Purbalingga, jumlah personil saat ini sebanyak 27 orang (9 hakim dan 18 pegawai) ditambah dengan tenaga kontrak sebanyak 11 orang, wilayah yurisdiksi meliputi 18 kecamatan dengan 224 Desa, dan 15 Kelurahan, jumlah perkara yang ditangani rata-rata per tahun sebanyak 2.300 perkara (yang didominasi perkara cerai talak, cerai gugat dan sengketa ekonomi syariah terbanyak se Indonesia) kemudian dilanjutkan dengan presentasi mengenai Pelayanan Satu Pintu dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purbalingga oleh Drs. H. Mahmud HD, MH (WKPA Purbalingga) yang menjelaskan secara singkat mulai dari pelayanan pendaftaran perkara dengan sistem satu pintu, dimana petugas bank dan petugas kantor pos berada di meja pelayanan, sehingga para pendaftar tidak perlu keluar kantor untuk setor biaya panjar perkara ke bank dan nazegelen di kantor pos, termasuk pelayanan foto copy dokumen dibebaskan dari biaya. Dijelaskan pula bahwa setelah perkara putus dalam waktu 24 jam, anonimasi putusan sudah diupload ke direktori putusan di website Mahkamah Agung RI.

 pbg6pbg7

“ Merinding Saya Melihat Pelayanan Publik di PA Pubalingga... ” demikian kalimat pertama yang terlontar dari Direktur Hukum dan HAM Bappenas RI, Arif Christiono Subroto, SH,MSI saat menyampaikan ekspose. Lanjutnya, Saya tidak menyangka pelayanan publik yang ada di Pengadilan ini, mulai memasuki ruang depan saat saya melihat seting tempat, ornamen dan fitur-fitur yang ada ditambah dengan petugas yang ramah-ramah, cakep-cakep menambah suasana adem bagi yang melihatnya. Pak Chris, (begitu biasa beliau dipanggil) memberikan apresiasi dan menyatakan puas dengan Sistem Informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan satu pintu dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purbalingga, sungguh luar biasa, bahkan bisa dibilang mendekati atau nyaris sempurna..... 

 pbg8pbg9

Lebih lanjut pak Chris menyampaikan, “semakin banyak informasi yang dapat diakses oleh pencari keadilan atau publik maka pelayanan akan semakin baik, Saya terkesan dengan fitur-fitur yang ada termasuk adanya barcode yang oleh para pencari keadilan dapat digunakan untuk antrian sidang dan mencari informasi perkara yang telah berjalan, foto copy gratis untuk kelengkapan proses pembuktian, sms gateway termasuk air mineral dingin yang disediakan secara cuma-cuma bagi para pencari keadilan termasuk tempat charge HP. Di akhir eksposenya Pak Chris menyampaikan bahwa PA Purbalingga patut dijadikan pilot project “Pelayanan Satu Pintu Peradilan di Indonesia”, dan 6 bulan lagi TIM akan kembali berkunjung ke PA Purbalingga untuk melihat sejauh mana perkembangan pelayanan Satu Pintu di PA Purbalingga, smoga akan lebih baik lagi demikian harapannya.

 pbg10pbg11

Sementara itu Prahesty Pandanwangi, SH Kasub Direktorat Hukum Bappenas RI menyampaikan kepuasannya terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi (SIADPA) PA Purbalingga, tanpa bantuan sistem informasi maka akan sulit bagi aparatut pengadilan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat dan akurat. Menutup eksposenya, Bu Hesty berpesan kepada seluruh aparatur PA Purbalingga agar terus meningkatkan pelayanannya dengan inovasi-inovasi yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai program pemerintah 5 tahun kedepan yang masih memfokuskan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tertinggal.

Selain mengunjungi PA Purbalingga, TIM juga melakukan kunjungan ke PN Purbalingga, PA/PN Banyumas dan PA/PN Purwokerto dengan tujuan yang sama, melihat dari dekat terhadap pelayanan publik di peradilan umum dan peradilan agama. (Sigit_sub@gkeu)

 

dikutip dari www.pta-semarang.go.id

 

Sulih Bahasa

Foto Ketua dan Wakil

KPA Ambarawa
Drs. H. Effendi Ramli, MH
WKPA Ambarawa
Drs. H. Abdul Syukur, SH. MH.

Foto Pegawai

Hakim
Drs. H. Salim, SH. MH.
Hakim
Drs. Sapari, MSI
Hakim
H. Abdul Kholiq, SH. MH.
Hakim
Drs. Syamsuri
Panitera/Sekretaris
Subandriyo, SHI
Wakil Panitera
Hj. Robikah Maskimayah, SH
Panmud Hukum
Mu'asyarotul Azizah, SH
Panmud Gugatan
Saefudin, SH
Panmud Permohonan
M. Adib Fajruddin, S.Ag
Wakil Sekretaris
Siti Khalimah, SH
Kasubbag Umum
Muflih Bahaudin
Kasubbag Kepegawaian
M. Yusuf Perdana, SH
Kasubbag Keuangan
Aulia Ardiansyah S., SH
Panitera Pengganti
Dra. Hj. Siti Zulaikhah
Panitera Pengganti
Masykuri, SH
Panitera Pengganti
Siti Novida S., SH
Panitera Pengganti
Hj. Dahlia, SH
Jurusita Pengganti
Gogod Widiyantoro, SH
Jurusita Pengganti
Nailatussa'adah, A.Md
Jurusita Pengganti
Saiful Rijal, A.Md
Jurusita Pengganti
Ana Jatmikowati
Jurusita Pengganti
Adnani
Pramubhakti
Sunarno
Pramubhakti
Sumiyati
Pramubhakti
Badriyah
Pramubhakti
Siti Surami, SHI
Driver
Edy Akhmad F. S.Ag
Security
Agus Setyo
Pramubhakti
Muhtar Shokhib, SHI
Pramubhakti
M. Rajif Andriyanto, SH
Pramubhakti
Ikhwan Saifudin, SHI
Pramubhakti
Rahma Anas Hikmawan
Pramubhakti
M. Ridlallah Zia Asyhar, S.Sy

Link Web