HAK-HAK PENCARI KEADILAN

 
  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan Negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  17. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

Dasar Hukum :
- Pasal 6 ayat (1) huruf (c) SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007
- Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Pencarian

Informasi Cepat

e-Court

e court

Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut

 

Informasi Perkara

Informasi Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

SIWAS

Clipboard02

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Lebih Lanjut

 

Pelayanan Pengaduan

Panduan Pelayanan Pengaduan Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

Dokumen Perkara

Data dokumen perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Lebih Lanjut

 

Bantuan Hukum

Informasi Permohonan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

Tautan Luar

Mahkamah Agung

MA

Website utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lebih Lanjut

 

Dirjen Badilag

Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Lebih Lanjut

 

PTA Jawa Tengah

Website Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

Lebih Lanjut

 

Pemkab Semarang

kabsmg

Website Pemerintah Kabupaten Tingkat II Semarang

Lebih Lanjut

 

Quick Poll

Pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa

Kegiatan Pengadilan

No events found

Pelayanan

Menu Mobile