HAK PENASIHAT HUKUM

 

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Pasal 69
Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Pasal 70
Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2). Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.
Pasal 71
Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.
Pasal 72
Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
Pasal 73
Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74
Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Pencarian

Informasi Cepat

Dokumen Perkara

Data dokumen perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Lebih Lanjut

 

Bantuan Hukum

Informasi Permohonan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

Informasi Perkara

Informasi Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

Statistik Pengadilan

Statistik Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

Pelayanan Pengaduan

Panduan Pelayanan Pengaduan Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

Tautan Luar

Mahkamah Agung

MA

Website utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lebih Lanjut

 

Dirjen Badilag

Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Lebih Lanjut

 

PTA Jawa Tengah

Website Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

Lebih Lanjut

 

Pemkab Semarang

kabsmg

Website Pemerintah Kabupaten Tingkat II Semarang

Lebih Lanjut

 

Quick Poll

Pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa

Kegiatan Pengadilan

No events found

Pelayanan

Menu Mobile