Biaya POSBAKUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

  1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
  2. Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
  3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
  4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

  1. Penerima Bantuan Hukum berhak :
    1. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
    2. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
    3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Penerima Bantuan Hukum wajib :
    1. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
    2. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pencarian

Informasi Cepat

Dokumen Perkara

Data dokumen perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Lebih Lanjut

 

Bantuan Hukum

Informasi Permohonan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

Informasi Perkara

Informasi Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

Statistik Pengadilan

Statistik Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

Pelayanan Pengaduan

Panduan Pelayanan Pengaduan Pengadilan Agama Ambarawa

Lebih Lanjut

 

Tautan Luar

Mahkamah Agung

MA

Website utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lebih Lanjut

 

Dirjen Badilag

Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Lebih Lanjut

 

PTA Jawa Tengah

Website Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

Lebih Lanjut

 

Pemkab Semarang

kabsmg

Website Pemerintah Kabupaten Tingkat II Semarang

Lebih Lanjut

 

Quick Poll

Pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa

Kegiatan Pengadilan

No events found

Pelayanan

Menu Mobile