MULTI BAHASA

JAM

TRANSPARANSI ANGGARAN

CERAI TALAK (SUAMI) YANG TELAH RIDDAH

Oleh: Drs. Shodiqin. (PA.Ambarawa)

 

A. Pendahuluan

Dalam kajian Fiqih Islam seperti yang termuat dlam fiqih sunnah Jilid 2 halaman 103 bahwa talak adalah;

 

( lepasnya hubungan dan berakhirnya perkawinan antara suami isteri)

Perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal yaitu karena terjadi talak yang dijautuhkan oleh suami terhadap isterinya (cerai talak), ada yang terjadi karena perceraian yang terjadi antara suami isteri (gugat cerai) atau karena sebab-sebab lain.

Pada dasarnya talak dalam pandangan hukum Islam boleh, dan hak talak serta yang memegang kendalinya adalah suami, kemudian hak dak kewenangan mentalak dapat dipergunakan suami tanpa mengenal tempat dan waktu. Dan apa yang menjadi alas an bagi suami untuk mentalak isteri, tergantung pada penilaian subyektivitas suami, karena tidak ada sautu badan resmi yang berfungsi menilai obuetivitasnya, sebab suami yang dipandang, telah mampu terhadap kelangsungan hidup bersama, suami diberi beban membayar mahar dan menikul/menanggung nafkah siteri dan anak-anaknya, namun dalam pandangan hokum Islam juga diberi hak untuk meminta kepada suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta kepada suaminya agar menjatuhkan talak, jika sang isteri sudah tidak suka/cinta kepada suaminya, hal ini yang disebut dengan khuluk/dalam perkembangan hukum Islam selajutnya isteri juga diberi hak mengjukan gugatan cerai ke Pengadilan agar Pengadilan menceraikan antara isteri-suami (hal ini yang disebut gugat cerai)

Cerai Talak adalah salah satu bentuk cara perceraian yang harus oleh suami ke Pengadilan Agama, cara ini dianggap suatu yang benar menurut hukum Islam,

Agar tidak tidak terjadi penggunaan hak talak suami dengan bertamengkan hukum Islam dengan menyelewengkan hakikat makna yang sebenarnya maka Pemerintah RI (melalui lembaga legeslatif) telah membuat UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan membuat PP No. 9 tahun 1975, kemudian UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diuabah dengan UU No.3 tahun 2006 kemudian ubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) demi untuk menertibkan dan mensejakterakan keluarga/ masyarakat (Islam).

Dengan merujuk pada Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 jiz Pasal 14.16, 19 PP No.9 tahun 1975 serta Pasal 66 huruf (a) Pasal 67, 70 ayat (1) dan (3) serta Pasal 116 huruf (h) KHI dimana Pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dimana isteri (Termohon) bertempat tinggal untuk mengadakan sidang guna memeriksa permohonan tersebut dan jiak telah cukup alasan perceraian maka Pengdilan Agama dapat menetapkan untuk mengabulkannya dengan amar yang berbunyi “ Memberi ijin kepada suami (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj’I terhadap isterinya (Termohonn) “ dan setelah penetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.. Pengadilan menentukan hari penyaksikan ikrar talak dengan memanggil saumi (Pemohon) dan isteri (Termohon) atau wakilnya untuk menghadiri sidang pengucapan ikrar talak tersebut.

Namun akan tibul problematika tentang produk bentuk putusan cerai talak dan proses acara selnjutnya, apabila seorang suami yang mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan suami tersebut telah murtad (keluar dari Islam) sebagaiman alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (h) KHI, dan permasalahan ini timbul karena setelah penulis membaca Buku II Pedoman Tehnis Admistrasi dan Tehnis Peradilan Agama Edisi 2007 MA RI tahun 2008 halaman 150 huruf (b) dan halaman 152 huruf (m) dan sudah direvisi dengan Buku II Edisi 2009 halaman 215 huruf (b) dan halaman 218 huruf (i).

1. Untuk itu Penulis lewat tulisan ini mencoba membahasnya untuk mencapai titik temu , karena ada perbedaan produk amar putusan cerai Bagaimana produk putusan (amar) cerai talak, suami yang telak murtad?

2. Bagaimana proses acara seljutnya setelah produk putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ?

talak dengan alasan suami yang telah murtad dan proses acara selanjutnya, perbedaan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dimaksud dengan Buku II tersebut di atas.

 

B. Permasalahan

 

Dari uraian daalam pendhuluan tersebut diata, d apat dirumuskan permasalahan yang perlu dibahas dalam tilisan ini sesuai dengan judul di atas, dalam hal ini Penulis akan membahas dua permasalahan sebagai berikut;

 

 

C. Pembahasan dan Pemecahan

 

Sebagaimana telah Penulis sebutkan di atas bahwa pokok pembahasan makalah hanya membahas 2 permaslahan; 1. Bagaimana bentuk putusan cerai talak yang diajukan suami yang telah murtad? Dan 2. Bagaimana proses acara selanjutnya setelah produk putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap?. Untuk membahas permasalahan pertama penulis membagi 2 bahasan:

 

1. Prosedur pengajuan dan proses pemeriksaannya.

Sebagaimana telak kita maklumi bahwa proses pengajuan permohnan cerai talak telah diatur dalam Pasal 66 sampai dengan 72 UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan UU No.50 tahun 2009 jo Pasal 14 sampai 36 PP No.9 tahun 1975 dan Pasal 129 KHI.

Adapun proses pemeriksaan carai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 68, 69 dan 70 UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan telah diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 jo Pasal 16 dan 19 UU No, 1 tahun 1974 serta Pasal 129, 130 dan 131 ayat (1) dan (2) KHI. Dari pasal-pasal tersebut dapat diambil pengertian bahwa proses pemeriksaan permohonan cerai talak dalam persidangan tertutup untuk umum, dan jika dalam proses pemriksaan permohonan cerai talak tersebut beralasan ( suami murtad/telah beralih agama, Pasal 116 huruf (h) ), maka Majelis Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan (Pasal 70 UU No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 ), Pasal 131 ayat (2) KHI dengan produk putusannya berbunyi; “ memberi izin kepada Pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (isteri) atau untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj’I dari Pemohon kepada Termohon (isterinya), karena meskipun dalil permohonan Pemohon dengan berdasarkan pasal 116 huruf (h) dimana pasal tersebut menerangkan bahwa peralihan agama/murtad , dan kemurtadan tersebut yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga antara suami-isteri, jadi dari pasal tersebut jika tidak menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga antar suami isteri, maka alasan murtad tidak bisa dijadikan alasanan untuk ikrar talak.

Sedangkan di dalam Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama Edisi 2007 halaman 150 huruf (b) dan halaman 152 huruf (m) yang telah direvisi dengan Buku II Edisi 2009 halaman 218 huruf (i) dijelaskan bahwa cerai talak yang diajukan oleh suami yang telah murtad (keluar) dari agama Islam/dengan alasan bahwa suami murtad, sebagaimana tercantum dalam Buku II Edisi 2009 halaman 215 huruf (b).maka produk putusannya bukan memberi ijin kepada Pemohon /suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh pengadilan Agama / “ menjatuhkan talak satu ba’in sughro Pemohon (nama…… ) kepada Termohon (nama………..) (berarti tidak ada ikrar talak suami)

 

2. Produk Putusan

 

Dari uraian tersebut di atas ada dua produk putusan terhadap permohonan ikrar talak (suami/Pemohon telah murtad) yang berbeda yaitu putusan yang berbunyi “ memberi ijin kepada Pemohon (nama……….bin……) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj’I terhadap Termohon/isteri (nama…..binti….) dengan putusan yang “ Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Pemohon (nama…….bin……. ) terhadap Termohon (nama…..binti….)”

Dengan adanya dua produk putusan yang berbeda tersebut akan menimbulkan implikasi yang berbeda juga dalam prakteknya.

Untuk menghindari perbedaan tersebut penulis sependapat dengan MA RI sebagaimana yang tertuang dalam Buku II edisi 2007 MA RI 2008 yang telah direvisi dengan Buku II Edisi 2009 tersebut, dengan alasan bahwa MA RI merupakan lembaga Yudikatif tertinggi, sehingga dapat dijadikan rujukan dan menurut hukum Islam bahwa suami yang murtad maka perkawinan suami-isteri tersebut harus difaskh (dirusah/dibatalkan) karena perkawinan lain agama dilarang sebagaimana maksud Pasal 44 KHI, dan keterangan dalam fiqih sunnah jilid III halaman 314;

 

Artinya; Jika salah satu suami isteri keluar dari Islam/riddah, maka perkawinan itu menjadi rusah/ menjadi batal sebab murtad.

 

Setelah penulis uraiakan dan simpulkan dari prosedur dan proses pemeriksaan serta produk putusannya, maka pembahasan selajutnya, tentang permasalahan kedua yaitu Bagaiamana proses selanjutnya setalah produk putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap? Untuk itu penulis akan uaraikan sebagai berikut;

Terhadap produk putusan yang berbunyi “ Memberi ijin kepada Pemohon (nama…bin….) untuk menjatuhkan talak satu roj’I terhadap Termohon (nama…..binti….) di depan Pengadilan Agama …., maka proses selanjutnya, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merujuk pasal 70, 71 dan 72 UU No.7 tahun 1989 sebgaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.50 tahun 2009. ( dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk ikrar talak). Dan terhadap produk putusan yang berbunyi “Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Pemohon (nama….bin….) terhadap Termohon (nama….binti….), maka putusan tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum, maka proses selanjutnya tidak perlu adanya ikrar talak dan cukup/selesai.

 

D. Kesimpulan

1. Bahwa produk putusan terhadap permohonan cerai talak dengan alasan suami/Pemohon telah riddah (keluar dari Islam) berbunyi, “ Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Pemohon kepada termohon” bukan “Memberi ijin kepada Pemohon /suami untuk ikrar menjatuhkan talak”.

 

2. setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap tidak perlu adanya penetapan hari sidang untuk memanggil Pemohon dan termohon untuk ikrar talak atau tidak perlu ikrar talak dari Pemohon kepada Termohon.

 

Demikian pembahasan ini penulis buat yang jauh dari sempurna baik segi sistimatika maupun isinya, kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempunaan tulisan ini, dan semoga kesimpulan penulis dari pembahasan tersebut diatas dapat menghilangkan berbedaan aplikasi produk putusan atas permohonan irar talak dengan alasan suami yang telah murtad dalam prosefesi kita sebagai hakim.

 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Daftar Pustaka

1 .Fiqih Sunah Jilid II dan III, oleh Sayyid Sabiq, Darulfikri 19;

2. Fiqih Munkahat, oleh Dr. H.Abd Rahman Ghazaly,MA Fajar Interpratama Offset tahun 2006;

3. Himpunan Peraturan Perundangan-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Deriktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI tahun 2001;

4. Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama, oleh M. Yahya Harahap,SH.Pen. PT. Metropolitan Press, Jakarta tahun 1993.

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh