Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, suasana Pengadilan Agama Ambarawa pada Senin, 8 Desember 2025, berubah menjadi panggung kampanye akbar antikorupsi.
Di bawah komando Ketua Muh Irfan Husaeni, seluruh jajaran tampil total dalam gerakan moral menolak korupsi, gratifikasi, suap, dan pungli.
Kegiatan diawali briefing kilat—ringkas namun strategis. Ketua memaparkan rencana aksi, menentukan siapa yang akan berorasi, dan siapa yang bertugas menjawab pertanyaan dari masyarakat yang tengah menunggu persidangan. Semuanya disiapkan rapi, terukur, dan penuh semangat perbaikan.
Tak lama kemudian, orasi pun bergulir. Dimulai dari Wakil Ketua, disambung oleh para hakim, panitera, hingga para panitera muda. Satu per satu mereka menyampaikan edukasi tentang bahaya korupsi dan dampak merusaknya bagi keadilan serta kehidupan masyarakat.
Kampanye digelar langsung di ruang tunggu sidang. Hadirin pun beragam—para advokat, para penggugat dan tergugat, pemohon dan termohon, hingga para saksi. Semua mendapatkan pesan yang sama: peradilan yang bersih hanya dapat terwujud bila masyarakat dan aparat bersama-sama menolak segala bentuk penyimpangan.
Selain seruan antikorupsi, setiap orator juga mensosialisasikan SIWAS, saluran resmi pengaduan Mahkamah Agung, serta mekanisme pengendalian gratifikasi.
Panmud Hukum turut menegaskan komitmen layanan inklusif Pengadilan Agama Ambarawa, termasuk layanan antar-jemput gratis bagi para pencari keadilan yang tergolong rentan atau disabilitas.
Acara ini bukan yang pertama. Pengadilan Agama Ambarawa telah menjadikannya agenda rutin, sebagai bukti keseriusan membangun wilayah bebas dari korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan pendekatan langsung, terbuka, dan edukatif, mereka berharap lahir birokrasi peradilan yang bersih, profesional, dan melayani dengan sepenuh hati.
Dari Ambarawa, gerakan kecil ini mengirim pesan besar: Peradilan bermartabat dimulai dari keberanian menolak korupsi—di mana pun, kapan pun, dan oleh siapa pun.
